Tulisan_13SS_Perekonomian indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia.

Setelah orde baru sampai saat ini Indonesia masih berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya dan hal itu membawa dampak yang positif , hal ini dapat diketahui  Selama tiga tahun dari 2005, 2006, dan 2007 perekonomian Indonesia tumbuh cukup signifikan yang pertumbuhan diatas 6%. Bahkan pada  pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.   pada tahun 2010 perkembangan perekonomian indonesia bisa di bilang cukup baik walaupun sempat terjadi penurunan sebelumnya, bahkan  Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 akan tumbuh pada kisaran 6,3-6,5%.

Sebagai warga Negara Indonesia sudah seharusnya kita peduli dengan kondisi perekonomian di Indonesia dan berusaha untuk membangun Negara ini, sehingga Indonesia dapat menjadi Negara yang mandiri , menjadi Negara yang dibutuhkan bukan menjadi Negara yang selalu membutuhkan Negara lain dalam masalah ekonomi.

A.   SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

A.    Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi :

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3.      Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4.      Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

5.      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6.      Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7.      Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

8.      Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

B.     Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan :

1.      Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.

2.      Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3.      Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

• Macam-macam Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :

1. Sistem Ekonomi Tradisional

2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

3. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

4. Sistem Ekonomi Campuran

Namun seiring berkembangnya perekonomiaan dewasa ini terdapat beberapa sistem lain yang ada di Indonesia, diantaranya:  Sistem ekonomi syariah dan Sistem ekonomi pancasila.
Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional yang secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.

–  Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

1. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana

2. Hanya sedikit menggunakan modal

3. Belum mengenal pembagian kerja

–  Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :

1.      Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat

2.      Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul

3.      Tidak individualistis

–  Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah

2. Mutu barang hasil produksi masih rendah

Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

–  Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal

2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya

3.  Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba

–  Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain:

1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi

2.  Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar

3. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba

–  Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain:

1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan

2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal

3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat

 Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.

–  Ciri dari sistem ekonomi komando adalah :

1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah

2. Hak milik perorangan tidak diakui

3. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah

–  Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:

1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya

2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar

3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga

–  Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :

1. Mematikan inisiatif individu untuk maju

2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

–  Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :

1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat

2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah

3.  Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar.

Sistem Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan . Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Ekonomi Syariah Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur’an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sistem Ekonomi Pancasila

Secara normatif  landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.  Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34. Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etika dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik.

• Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet.

• Masa Orde Baru (1966-1997)

Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut :

a. Memerangi inflasi

b. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras

c. Merehabilitasi prasarana perekonomian

d. Meningkatkan ekspor

e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja

f. Mengundang kembali investor asing

• Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kearah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.

 Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah :

1.      Faktor produksi

2.      Faktor investasi

3.      Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

4.      Faktor kebijakan moneter dan inflasi

5. Faktor keuangan negara

Tugas_12SS_Perekonomian Indonesia

Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia

                Jumlah  penduduk adalah salah satu indikator  penting dalam suatu Negara.  Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.  Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu masalah kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang cepat.

               Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun ini memerlukan tambahan investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagai lainnya. Hal ini tentu saja merupakan masalah bagi pemerintah dalam usahanya membangun dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya demi untuk menuju masyarakat yang sesuai dengan isi UUD 1945.  Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena kita lihat sekarang ini kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk, jumlah lowongan kerja yang semakin sedikit menyebabkan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir banyak perilaku kriminalitas yang terjadi akibat penyimpangan status penduduk yang satu dengan yang lain dan ini menimbulkan status sosial antar masyarakat .

              Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya. Pada tahun  tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia menunjukkan angka sebesar 205.135 juta jiwa  dengan laju pertumbuhan sebesar 10.380 juta jiwa  atau sebesar 5.33 persen  dari tahun 1995. Sementara itu persentase penduduk miskin selama periode 1996- 2008 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Sejalan dengan itu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak mecahkan masalah kependudukan : seperti besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program diantaranya program keluarga berencana (KB) yang dimulai awal 1970-an. Begitu pula usaha – usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilakukan dengan cara memindahkan penduduk Pulau Jawa diluar Pulau Jawa melalui program transmigrasi. Selain itu dengan telah diberlakukannya program otonomi daerah, diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk terutama provinsi – provinsi di Pulau Jawa.

             Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.

             Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia juga  menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa bagian di dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan masing – masing dari mereka berusaha mencari faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

             Menurut Candra Mustika sebagai Dosen  Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, dalam jurnalnya tentang “PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA” , Vol.1, No.4 yang diterbitkan pada Oktober 2011 secara umum menjelaskan bahwa sejalan dengan itu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk juga merupakan sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Upaya ini juga dilakukan karena jumlah penduduk dianggap sebagai sumber daya manusia yang potensial untuk memajukan perekonomian Negara.

             Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan produksi suatu perusahaan, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia memiliki potensi persediaan tenaga kerja yang cukup banyak tetapi tidak semua yang potensial tersebut dapat terserap di tiap sektor produksi sehingga menimbulkan pengangguran. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cendrung menurun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja.

             Terkait dengan jurnal diatas ada beberapa cara dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk , seperti yang ditulis oleh Ida Rafidah dan Arief Wibowo sebagai anggota Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM UNAIR dalam jurnalnya yang berjudul “Peran KB Sebagai Pengontrol Laju Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia”. Secara umum menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah yang dihadapi, salah satunya adalah dibidang kependudukan yaitu masih tingginya pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasinya pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik antara lain pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, jumlah anak, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan suami. Dalam hal tersebut terdapat Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan suami sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik.

             Tujuan umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan khusus program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi,meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

             Selain program KB tersebut, pemerintah juga memerlukan tambahan investasi untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Seperti hal nya dijelaskan oleh Afrizawati Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Sriwijaya , Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375, dalam jurnalnya tentang “Pengaruh Tingkat Penduduk Terhadap Investment Grade di Indonesia” yang diterbitkan pada Edisi Ke-VI, November 2011, secara umum bahwa peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin meningkat, hal ini didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian investment grade serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi.

            Pencapaian investment grade merupakan bentuk pengakuan terhadap kokohnya fundamental ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun pemerintah selama beberapa tahun ini. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjuk utang pemerintah atau perusahaan, memiliki rasio yang relatif rendah dari default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Syadullah, 2011: 1). Investment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik jangka panjang yang stabil dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang solid. Keseluruhan faktor tersebut dapat diprediksi serta di tandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio hutang rendah dan inflasi yang terkendala di berbagai sektor.

             Adanya pemberian peringkat label Investment grade dalam hal ini lembaga pemeringkat internasional yaitu Fitch Ratings akan memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi para investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. Lembaga ini merupakan suatu badan pemerhati dan pemberi peringkat tingkat kelayakan suatu kelayakan suatu negara utntuk berinvestasi. Kemajuan positif ini dapat membangkitkan harapan bahwa Indonesia merupakan Negara yang layak dijadikan tempat berinvestasi aman bagi para investor. Seperti diketahui sejak krisis moneter tahun 1997, Indonesia kehilangan status Investment grade, dimana peringkat Indonesia mengalami downgrade, bahkan pernah dinyatakan default atau gagal, setelah 14 (empatbelas) tahun lepas menyandang investment grade akhirnya desember 2011 yang lalu, indonesisa mendapatkan kembali peringkat tersebut.

             Peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stable. Seperti diketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang di tandai dengan meningkatnya kegiatan volume investasi baik penanaman modal asing maupun domestik, sehingga kedepannya akan memberikan efek positif yang signifikan terhadap perekonomian secara makro, implikasi ini dapat terlihat pada perubahan nilai tukar, imbal hasil obligasi pemerintah dan pasar kredit. Indikator-indikator itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan ekonomi negara-negara yang telah memperoleh peringkat investment grade.

             Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah mengalami kenaikan peringkat investasi, Indonesia masih dihadapkan pada tiga masalah penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengatakan birokrasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak akan mungkin dicapai ekonomi modern berkelanjutan, industrialisasi yang cepat, dan take-off into selfsustained growth (Giddens, 1985: 195).

             Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

              Setelah mempelajari dan memahami ketiga jurnal tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Sumber daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi adalah sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi.

              Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyak atau sedikitnya pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu tertentu, umumnya 10 tahun. Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Adapun tindakan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk adalah:

1.                  Program keluarga berencana

             Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. Tujuan umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

2.                  Meningkatkan sumber daya manusia yang telah ada

             Peningkatan sumber daya manusia yang telah ada dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia menyebabkan tidak meratanya penduduk dalam suatu wilayah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menekan laju pertumbuhan tersebut, namun dampak negatif seperti banyaknya tingkat pengangguran akibat tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja, tidak dapat dihindarkan. Karena tidak meratanya jumlah penduduk menyebabkan sumber potensial dalam suatu sektor pendapatan negara juga tidak bekerja maksimal. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

3.                  Tingkat penduduk terhadap investasi

            Investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi yang besar, dalam hal ini tentunya juga berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya. Indonesia memiliki daya tarik diantaranya dikarenakan memiliki sumber daya manusia  yang potensial. Namun sayangnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang belum merata dan belum banyak terdidik. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah kita dalam upaya memajukan perekonomian Negara.

            Jadi, semakin rendah laju pertumbuhan penduduk suatu negara akan semakin menguntungkan bagi peningkatan kemakmuran negara tersebut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Banyaknya jumlah penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya yang belum produktif yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah sosial yang cukup rumit.

Tulisan_11SS_Perekonomian Indonesia

Sejarah Perekonomian Indonesia Orde lama, Orde Baru dan Reformasi

LATAR BELAKANG

Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa orde lama hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

PEMERINTAHAN MADA MASA ORDE LAMA

Pemerintahan pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu

a.      Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3. Kas Negara kosong

4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.

2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

4. .Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)

3. Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional)

4. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.(Kabinet Burnahudin)

c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.